SA 200-299 Prinsip Umum dan Tanggung Jawab
SA 250 Pertimbangan Atas Peraturan Perundang-undangan dalam Audit Atas Laporan Keuangan
Mengatur tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan dalam audit laporan keuangan, termasuk respons atas ketidakpatuhan.
Tim UpdateSAK · Catatan belajar edisi 2025 · Diperbarui 30 Oktober 2026 · Padanan: ISA 250 (Revised) Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements
Poin Kunci
- Auditor memahami kerangka hukum dan regulasi yang berlaku bagi entitas dan industrinya serta cara entitas mematuhinya.
- Untuk peraturan yang berdampak langsung pada laporan keuangan (misalnya perpajakan, ketenagakerjaan untuk imbalan kerja), auditor memperoleh bukti kepatuhan yang cukup dan tepat.
- Untuk peraturan lain yang mendasar bagi operasi entitas (misalnya izin usaha, lingkungan), auditor melakukan prosedur terbatas seperti inquiry dan inspeksi korespondensi dengan regulator.
- Auditor tetap waspada bahwa prosedur audit lain dapat memunculkan indikasi ketidakpatuhan.
- Auditor meminta representasi tertulis bahwa semua ketidakpatuhan yang diketahui sudah diungkapkan kepada auditor.
- Jika ada indikasi ketidakpatuhan, auditor memahami sifat dan kondisinya, mengevaluasi dampaknya terhadap laporan keuangan, dan mendiskusikannya dengan manajemen dan pihak tata kelola.
- Auditor menilai dampak ketidakpatuhan terhadap opini dan mempertimbangkan apakah ada kewajiban atau hak melaporkan kepada pihak berwenang di luar entitas.
- Ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau diduga beserta hasil diskusinya didokumentasikan.
Praktik di Kertas Kerja
- Susun daftar peraturan kunci yang relevan dengan klien (pajak, ketenagakerjaan, perizinan, regulasi sektor seperti OJK atau Kementerian terkait) di kertas kerja perencanaan.
- Inspeksi surat dari regulator, surat ketetapan pajak, dan notulen rapat direksi dan komisaris untuk mencari indikasi ketidakpatuhan.
- Kaitkan temuan ketidakpatuhan dengan evaluasi provisi dan liabilitas kontinjensi.
- Gunakan konfirmasi ke konsultan hukum (legal letter) untuk perkara dan klaim, dan simpan di kertas kerja litigasi.
- Dokumentasikan pertimbangan apakah perlu melapor ke otoritas, termasuk konsultasi dengan penasihat hukum KAP bila diperlukan.
Temuan Reviu Mutu yang Sering Muncul
- Pemahaman atas kerangka regulasi klien tidak didokumentasikan atau terlalu umum.
- Prosedur atas peraturan yang tidak berdampak langsung hanya berupa satu pertanyaan tanpa inspeksi dokumen.
- Indikasi ketidakpatuhan dari temuan lain, misalnya denda pajak, tidak ditindaklanjuti dampaknya terhadap laporan keuangan.
- Representasi tertulis tidak mencakup ketidakpatuhan terhadap peraturan.
Catatan ini adalah ringkasan untuk belajar, bukan pengganti teks standar. Untuk pekerjaan perikatan, rujuk dokumen resmi IAPI di iapi.or.id.
PSAK Terkait
Tanya Jawab
Apakah auditor wajib mendeteksi semua pelanggaran hukum klien?
Tidak. Auditor bukan ahli hukum dan audit tidak dirancang untuk mendeteksi semua ketidakpatuhan. Tanggung jawabnya dibedakan antara peraturan yang berdampak langsung dan peraturan lain yang mendasar bagi operasi.
Apa itu NOCLAR?
Non compliance with laws and regulations, yaitu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kode Etik mengatur cara akuntan profesional merespons NOCLAR, dan SA 250 menyelaraskannya untuk konteks audit.
Bagaimana hubungan ketidakpatuhan dengan PSAK 237?
Ketidakpatuhan bisa memunculkan denda, sanksi, atau tuntutan, yang perlu dievaluasi apakah harus diakui sebagai provisi atau diungkapkan sebagai liabilitas kontinjensi sesuai PSAK 237.