SA 210 Persetujuan Atas Ketentuan Perikatan Audit

Poin Kunci

• Auditor menilai apakah kerangka pelaporan keuangan yang dipakai manajemen dapat diterima untuk tujuan laporan keuangan tersebut.
• Auditor memperoleh persetujuan manajemen bahwa mereka memahami tanggung jawabnya atas penyusunan laporan keuangan, pengendalian internal, dan penyediaan akses informasi.
• Jika manajemen membatasi lingkup audit sampai auditor akan menolak memberikan opini, auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut kecuali diwajibkan regulasi.
• Ketentuan perikatan dituangkan dalam surat perikatan atau bentuk perjanjian tertulis lain yang sesuai.
• Surat perikatan minimal memuat tujuan dan lingkup audit, tanggung jawab auditor dan manajemen, kerangka pelaporan, serta bentuk dan isi laporan yang diharapkan.
• Untuk audit berulang, auditor menilai apakah ketentuan perikatan perlu direvisi dan perlu mengingatkan entitas atas ketentuan yang berlaku.
• Permintaan perubahan ketentuan perikatan sebelum audit selesai hanya diterima jika ada alasan yang wajar.
• Jika kerangka pelaporan ditetapkan oleh regulasi tetapi dinilai tidak dapat diterima, auditor mempertimbangkan dampaknya terhadap laporan dan penerimaan perikatan.

Praktik di Kertas Kerja

• Arsipkan surat perikatan yang sudah ditandatangani kedua pihak di bagian kertas kerja administrasi perikatan (sering diberi indeks A atau 1).
• Pastikan surat perikatan ditandatangani sebelum pekerjaan lapangan dimulai, bukan menyusul di akhir.
• Lampirkan checklist penerimaan atau keberlanjutan klien yang menunjukkan evaluasi kerangka pelaporan dan integritas manajemen.
• Untuk klien berulang, dokumentasikan review tahunan apakah surat perikatan masih relevan, terutama jika ada perubahan pemilik, manajemen, atau regulasi.
• Sesuaikan isi surat perikatan dengan ketentuan regulator terkait (misalnya OJK atau Kementerian Keuangan) bila klien adalah entitas yang diatur.

Temuan Reviu Mutu yang Sering Muncul

• Surat perikatan ditandatangani setelah tanggal laporan atau tidak ditemukan dalam berkas.
• Isi surat perikatan tidak memuat tanggung jawab manajemen secara lengkap atau tidak menyebut kerangka pelaporan yang dipakai.
• Tidak ada bukti evaluasi apakah kerangka pelaporan keuangan dapat diterima.
• Perubahan lingkup perikatan di tengah jalan tidak didokumentasikan alasannya.

Catatan ini adalah ringkasan untuk belajar, bukan pengganti teks standar. Untuk pekerjaan perikatan, rujuk dokumen resmi IAPI di iapi.or.id.