Panduan · Diperbarui 13 November 2026
Akuntansi Travel Umrah dan Haji Khusus: Dana Jamaah, Pendapatan, dan Biaya Paket
Kesalahan paling berbahaya di biro umrah adalah mencatat setoran jamaah sebagai pendapatan. Uang itu milik jamaah sampai perjalanannya dilaksanakan, dan laporan keuangan harus menunjukkannya.
Tim UpdateSAK · Diperbarui 13 November 2026 · Ditinjau Ananta W. Sasongko, CPA
Standar yang Dipakai
Kerangka laporan keuangan mengikuti bentuk dan ukuran usaha, bukan jenis industrinya:
| Bentuk Usaha | Kerangka Pelaporan |
|---|---|
| Usaha perorangan, CV, atau PT kecil | SAK EMKM (sederhana, berbasis biaya historis) |
| PT menengah, punya kredit bank atau investor | SAK EP (Entitas Privat), berlaku sejak 1 Januari 2025 |
| Grup terbuka, anak usaha perusahaan tercatat, atau diminta investor | SAK Indonesia (PSAK penuh) |
Ada kasus di usaha Anda yang mirip? Tanyakan lewat WhatsApp, gratis.
Dana Jamaah adalah Liabilitas
Setoran jamaah yang belum berangkat dicatat sebagai liabilitas (pendapatan diterima di muka), per jamaah dan per jadwal keberangkatan. Pendapatan diakui saat atau selama jasa perjalanan diberikan, yaitu saat kewajiban pelaksanaannya terpenuhi (PSAK 115). Setoran awal haji khusus yang diteruskan ke pengelola dana haji adalah titipan, bukan pendapatan biro.
Biaya Paket Dibayar di Muka
| Pos | Perlakuan |
|---|---|
| Tiket pesawat, hotel Makkah dan Madinah, visa yang sudah dibayar | Biaya dibayar di muka per jadwal keberangkatan, dibebankan saat pendapatan paket diakui |
| Penjualan tiket atau hotel saja | Bila biro hanya perantara, yang diakui sebagai pendapatan adalah komisinya (neto) |
| Pembayaran dalam riyal atau dolar | Dicatat dengan kurs tanggal transaksi; saldo valas dijabarkan ulang dengan kurs penutup (PSAK 221) |
Pembatalan, Refund, dan Pemisahan Dana
Jamaah yang batal dan berhak atas pengembalian tetap tercatat sebagai liabilitas sampai dibayar; potongan pembatalan sesuai perjanjian baru diakui saat menjadi hak biro. Rekening dana jamaah sebaiknya dipisah dari rekening operasional, karena itu yang diperiksa saat audit dan saat perpanjangan izin.
Laporan untuk Izin dan Akreditasi
Penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) diawasi kementerian yang membidangi haji dan umrah. Untuk perizinan dan akreditasi umumnya diminta laporan keuangan, sering kali yang sudah diaudit akuntan publik. Cek syarat terbaru di kementerian sebelum menyusun jadwal audit.
Tanya Jawab
Laporan keuangan travel umrah harus diaudit?
Untuk perizinan dan akreditasi umumnya diminta laporan keuangan yang diaudit akuntan publik. Syarat persisnya mengikuti ketentuan kementerian yang membidangi haji dan umrah saat itu.
Setoran jamaah boleh dipakai untuk operasional?
Secara akuntansi uang itu tetap kewajiban kepada jamaah. Memakainya untuk operasional membuat kas tidak cukup saat jadwal berangkat, dan biasanya menjadi temuan audit.
Dikerjakan Tim FA Indonesia
Kalau standar sudah dipahami tapi waktu dan tenaga tidak ada, Tim FA Indonesia bisa mengerjakannya: penyusunan laporan keuangan oleh KJA Farhani K.N., audit oleh KAP DHN & Rekan (terdaftar OJK). Rinciannya di Jasa Laporan Keuangan Travel Umrah dan Haji Khusus dan Audit Laporan Keuangan Travel Umrah dan Haji Khusus. Untuk membandingkan kantor lain di kota Anda, lihat Akuntan untuk Travel Umrah dan Haji Khusus di CariAkuntan.
Bantuan di Kota Anda
Halaman jasa laporan keuangan per kota di FA Indonesia:
113 kota
Aceh: Banda Aceh · Lhokseumawe
Bali: Denpasar · Badung · Singaraja
Banten: Tangerang · Serang · Cilegon · Tangerang Selatan
Bengkulu: Bengkulu
DI Yogyakarta: Yogyakarta · Sleman · Bantul
DKI Jakarta: Jakarta
Gorontalo: Gorontalo
Jambi: Jambi
Jawa Barat: Bogor · Depok · Bekasi · Bandung · Cirebon · Tasikmalaya · Karawang · Purwakarta · Cimahi · Sukabumi
Jawa Tengah: Semarang · Surakarta · Pekalongan · Tegal · Purwokerto · Kudus · Magelang · Kebumen · Cilacap · Purbalingga · Banjarnegara · Wonosobo · Purworejo · Klaten · Salatiga · Jepara · Pati · Brebes
Jawa Timur: Surabaya · Sidoarjo · Gresik · Malang · Kediri · Jember · Madiun · Banyuwangi · Tuban · Pasuruan · Mojokerto · Probolinggo · Batu · Blitar · Tulungagung · Lamongan · Bojonegoro · Lumajang · Ponorogo
Kalimantan Barat: Pontianak · Singkawang
Kalimantan Selatan: Banjarmasin · Banjarbaru
Kalimantan Tengah: Palangka Raya
Kalimantan Timur: Balikpapan · Samarinda · Bontang
Kalimantan Utara: Tarakan
Kepulauan Bangka Belitung: Pangkalpinang
Kepulauan Riau: Batam · Tanjungpinang
Lampung: Bandar Lampung
Nusa Tenggara Barat: Mataram · Sumbawa Besar · Bima
Nusa Tenggara Timur: Kupang · Labuan Bajo · Maumere
Papua Barat: Manokwari · Fakfak
Papua Barat Daya: Sorong
Papua Selatan: Merauke
Sulawesi Barat: Mamuju
Sulawesi Selatan: Makassar · Parepare · Palopo
Sulawesi Tengah: Palu · Morowali · Luwuk
Sulawesi Tenggara: Kendari · Kolaka · Baubau
Sulawesi Utara: Manado · Bitung
Sumatera Barat: Padang · Bukittinggi
Sumatera Selatan: Palembang
Sumatera Utara: Medan · Pematangsiantar